Ringkasan Materi II ( Tata Kelola Lingkungan)

1.    Pemanfaatan Lingkungan dan Pengendalian Lingkungan

a.    Sektor Kehutanan

Fokus dan prioritas pemanfaatan hasil hutan di Indonesia selama beberapa dasawarsa belakangan ini lebih dititikberatkan pada pola pemanfaatan kayu dan hasil hutan ikutan berskala komersial serta lokus yang terbatas.

Dimensi Sosial Pemanfaatan hutan
•     Dimensi sosial pertama, sebagian besar masyarakat pedesaan yang mengonsumsi hasil hutan berasal dari kawasan hutan.
•     Dimensi sosial kedua adalah adanya dinamika masyarakat, terutama peningkatan populasi penduduk di suatu daerah dan peningkatan pendapatan serta kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan hasil hutan.
Illegal logging (Pembalakan liar) adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Masalah tindak pidana illegal logging ini juga sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, teroganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin evektifitas penegak hukum.
b.   Sektor Perikanan dan Kelautan
Pemerintah Indonesia bertanggungjawab menetapkan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia bagi kepentingan seluruh masyarakat, dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya tersebut. Hal ini juga berlaku bagi sumberdaya perikanan dan kelautan.

2.    Pemeliharaan lingkungan hidup

Sebelum membangun pabrik atau melakukan proyek, pihak pengembang diharuskan melakukan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan kriteria mengenai:

1.    Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
2.    Luas wilayah penyebaran dampak
3.    Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4.    Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
5.    Sifat kumulatif dampak
6.    Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
           Pemerintah juga mengeluarkan baku mutu lingkungan. Baku Mutu Lingkungan adalah ukuran batas bahan, zat atau energy yang berada pada tempat dan kondisi tertentu. Dengan kata lain, Baku Mutu Lingkungan adalah ambang batas kadar maksimum suatu zat atau bahan yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif.

3.    Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam pengelolaan Lingkungan

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inti pasal ini menyebutkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwewenang

- Menetapkan kebijakan nasional.

- Menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria.

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rencana.
   Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional;
a.         Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Kajian   Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
b.      Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis
c.       Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan    Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjut disingkat UKL-UPL;
d.      Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
e.       Mengembangkan standar kerja sama;
f.        Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
g.      Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.

4.        Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan

Partisipasi masyarakat dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Kahpi, 2015).
Dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat yang dimaksud meliputi: 

1. masyarakat yang terkena dampak
2. pemerhati lingkungan hidup
3. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal
4. Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal

5.        Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Johson dan Duinker dalam Mitchell (2003) menuliskan “Konflik adalah pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada.

(1)   Perbedaan pengetahuan atau pemahaman (informasi/fakta);
(2)   Perbedaan nilai (prinsip);
(3)   Perbedaan kepentingan (alokasi untung rugi); dan
(4)   Perbedaan latar belakang personal/sejarah.
            Mitchell (2003) alternatif penyelesaian konflik yaitu ada 4 jenis alternatif penyelesaian: (1) konsultasi publik; (2) negosiasi; (3) mediasi; (4) arbitrasi.

6.        Ruang Terbuka Hijau

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengamanatkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

7.    Corporate Social Responcibility (CSR)

Berikut penjelasan terkait CSR:

•     Menurut (Carroll,1998) CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. 

•     Corporate Social Responcibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

•     Diamanatkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 dan diperjelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012.